Prancis Tutup Stan Senjata Israel di Paris Air Show,

Pemerintah Prancis menutup empat stan milik perusahaan senjata Israel di ajang Paris Air Show, setelah perusahaan-perusahaan tersebut gagal mematuhi arahan dari badan keamanan nasional Prancis. Arahan itu memerintahkan agar senjata ofensif dan kinetik tidak ditampilkan dalam pameran.

Menurut laporan Reuters pada Senin (16/6), keputusan penutupan diambil secara mendadak pada malam hari, setelah stan-stan Israel telah didirikan.

Kementerian Pertahanan Israel mengecam langkah tersebut sebagai tindakan “keterlaluan dan belum pernah terjadi sebelumnya,” dan menuding Prancis menggunakan “pertimbangan politik” untuk menyingkirkan senjata buatan Israel yang menjadi pesaing langsung bagi industri pertahanan Prancis.

Pihak kementerian juga mengklaim bahwa penyelenggara pameran membangun tembok hitam di sekitar paviliun Israel untuk mengisolasinya dari peserta lain.

Seorang juru bicara GIFAS—asosiasi industri kedirgantaraan Prancis selaku penyelenggara pameran—membenarkan adanya penutupan beberapa stan, namun menolak memberikan komentar lebih lanjut.

Sementara itu, tiga stan Israel berukuran kecil serta satu stan milik Kementerian Pertahanan Israel masih diperbolehkan beroperasi. Namun stan yang ditutup diketahui milik perusahaan-perusahaan besar sektor pertahanan Israel, yang selama ini rutin memanfaatkan ajang seperti Paris Air Show untuk memasarkan produk mereka—termasuk senjata yang telah diuji di medan perang terhadap warga Palestina—kepada pembeli dari Eropa dan dunia internasional.

Langkah Prancis ini diambil di tengah memburuknya hubungan antara Paris dan Tel Aviv, seiring meningkatnya kemarahan global atas agresi militer Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang sebelumnya dikenal sebagai sekutu dekat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kini semakin lantang menyuarakan kritik.

Kebijakan terbaru dari Paris ini juga menambah tekanan terhadap Israel, yang semakin terisolasi bahkan dari sekutu-sekutu tradisionalnya di Barat. Banyak pihak menghadapi desakan publik dan moral untuk menjauh dari pemerintahan Israel yang dituduh melakukan genosida.

Pakar hak asasi manusia dan ahli genosida telah berulang kali memperingatkan bahwa perang Israel di Gaza—yang kini memasuki bulan ke-20—telah melampaui ambang batas hukum untuk dikategorikan sebagai genosida. Sejak Oktober 2023, lebih dari 55.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.[fq/memo]