Mufti Lebanon Sebut Tidak Ada Perubahan dalam Sistem Pemerintahan Negaranya

Mufti Besar Lebanon mengatakan, Selasa, bahwa tidak akan ada perubahan dalam sistem pemerintahan negaranya, Anadolu Agency melaporkan.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, Abdul Latif Derian mengatakan kemitraan dan hidup berdampingan Islam-Kristen akan tetap utuh berdasarkan Perjanjian Taif tahun 1989.

“Tidak ada tempat bagi proposal yang memecah belah bangsa dan memecah belah masyarakat Lebanon di tanah air mereka, Lebanon, negara persatuan dan keberagaman,” kata Derian.

Pada bulan Oktober 1989, pejabat Lebanon menandatangani Perjanjian Taif di Arab Saudi, mengakhiri perang saudara selama 15 tahun.

Berdasarkan Perjanjian tersebut, jabatan ketua parlemen diperuntukkan bagi Muslim Syiah, sedangkan jabatan perdana menteri diperuntukkan bagi Muslim Sunni dan jabatan presiden diberikan kepada umat Kristen Maronit.

Pemimpin agama tersebut mengatakan upaya internal merupakan dasar penyelenggaraan pemilihan presiden, sedangkan upaya eksternal merupakan faktor pendukung.

Dia menambahkan bahwa pemilihan presiden “akan terjadi tidak peduli seberapa parah keretakannya.”

Sejak Oktober lalu, Lebanon tidak dapat memilih presiden baru untuk menggantikan mantan Presiden Michel Aoun, di tengah perbedaan pendapat di antara rival politiknya.

Kelompok politik Kristen menyerukan perubahan sistem parlementer yang ada di Lebanon menjadi sistem federal.

Lebanon tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi penuh sejak Mei lalu, dengan Perdana Menteri Najib Mikati dan kabinetnya mempunyai kekuasaan terbatas dalam status sementara mereka saat ini.[fq/anadolu]