Denmark akan Cari Aturan Hukum untuk Cegah Pembakaran Al-Qur’an

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengatakan pada hari Senin bahwa dia berharap proposal pemerintah untuk membatasi pembakaran Al-Qur’an di negara tersebut akan membantu meredakan konflik internasional yang berkembang dengan beberapa negara Muslim, lapor Reuters .

Denmark dan Swedia telah melihat beberapa aksi protes dalam beberapa pekan terakhir di mana Al-Qur’an telah dibakar, atau dirusak, memicu kemarahan di negara-negara Muslim, yang menuntut pemerintah Nordik menghentikan pembakaran tersebut.

Pemerintah Denmark mengatakan pada hari Ahad bahwa pihaknya akan mencari “alat hukum” yang dapat memungkinkan pihak berwenang untuk campur tangan dalam protes semacam itu, jika dianggap menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark, paling tidak berkaitan dengan keamanan.

“Fakta bahwa kami memberi isyarat baik di Denmark maupun di luar negeri bahwa kami sedang mengerjakannya mudah-mudahan akan membantu mengurangi masalah yang kami hadapi,” kata Rasmussen kepada wartawan, setelah pertemuan dengan para pembicara kebijakan luar negeri parlemen pada hari Senin.

“Ini bukan karena kami merasa tertekan untuk melakukannya, tetapi analisis politik kami adalah demi kepentingan terbaik kita semua,” kata Rasmussen, menambahkan: “Kita seharusnya tidak hanya duduk dan menunggu ini meledak. “

Negara-negara Nordik menyesalkan pembakaran Al-Qur’an tetapi tidak dapat mencegahnya di bawah undang-undang konstitusi yang melindungi kebebasan berbicara.

Namun, kedua pemerintah sekarang mengatakan mereka sedang mempertimbangkan perubahan hukum yang memungkinkan pihak berwenang mencegah pembakaran lebih lanjut dalam situasi khusus.

Pemerintah Swedia mengatakan, bulan ini, pihaknya sedang mengkaji solusi serupa tetapi partai sayap kanan di kedua negara telah mengecam inisiatif tersebut, dengan beberapa mengatakan kebebasan berbicara tidak dapat dikompromikan.

Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billstrom, mengatakan pada hari Senin bahwa dia telah mengirim surat ke 57 negara di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menjelaskan hak Swedia untuk berkumpul dan mengutuk tindakan Islamofobia.

Para menteri luar negeri OKI akan bersidang dalam sesi luar biasa pada hari Senin untuk membahas perkembangan terkini.[fq/anadolu]