Muslim di Prancis Hadapi Diskriminasi Berkelanjutan dalam Pendidikan Tinggi

PARIS – Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan di Prancis mengungkapkan bahwa mereka yang memiliki nama Muslim dan nama belakang yang mendaftar ke program pascasarjana lebih didiskriminasi daripada mereka yang memiliki nama etnis Prancis, lapor Anadolu News Agency .

Para peneliti di Badan Pemantau Diskriminasi dan Kesetaraan Pendidikan Tinggi (ONDES) dan Universitas Gustave-Eiffel mengirim lebih dari 1.800 email pada Maret 2021 kepada direktur pendidikan dari 607 program pascasarjana dari 19 universitas untuk menguji diskriminasi yang terakhir terhadap penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas asal asing, menurut media lokal.

Tes dilakukan oleh peneliti dengan nama palsu, baik untuk mereka yang cacat dan mereka yang tidak — digunakan sebagai kasus uji — untuk direktur program pascasarjana.

Para direktur yang dihubungi peneliti mengaku merangkul keragaman dalam pelamar mereka dan tidak memprioritaskan orang-orang yang berasal dari latar belakang Eropa, tetapi para peneliti menemukan sebaliknya.

Mereka yang memiliki nama Muslim, studi tersebut menemukan, 12,3 persen lebih kecil kemungkinannya untuk menerima tanggapan atas email yang dikirim ke masing-masing program pascasarjana mereka. Angka tersebut adalah 33,3 persen di bidang hukum, 21,1 persen di bidang sains, teknologi, dan kesehatan, dan 7,3 persen di bidang bahasa, sastra, seni, humaniora, dan ilmu sosial.

Para peneliti secara anonim mewawancarai direktur pendidikan yang sama tiga bulan setelah studi menyimpulkan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi “tentang kesulitan yang mereka temui dalam proses perekrutan mahasiswa,” menemukan adanya standar ganda dalam penerimaan mahasiswa baru.

Hak-hak Muslim telah menjadi bahan perdebatan sengit selama dekade terakhir di Prancis, karena negara tersebut telah berjuang dengan peristiwa ekstremis kekerasan seperti serangan Charlie Hebdo pada Januari 2015 yang menewaskan 12 orang, diikuti oleh serangan Bataclan yang mengerikan pada November di tahun yang sama, di mana 130 orang tewas dalam satu malam kekerasan terkoordinasi. Guru, Samuel Paty, dipenggal pada pertengahan Oktober 2020 di luar sekolah menengah tempatnya mengajar, di utara Paris. Tiga belas hari kemudian, tiga orang tewas di tangan seorang pria yang memegang pisau di dalam basilika Notre Dame di Nice, salah satu dari mereka juga dipenggal.

Semua dilakukan oleh anggota yang mengaku anggota kelompok teroris Daesh.

Meskipun pemisahan gereja dan negara menjadi prinsip dasar demokrasi Prancis sejak Revolusi Prancis, pemerintah memiliki pendekatan khusus untuk kepatuhannya pada ideologi sekuler, dan bahkan istilah untuknya: laicite. Perspektif yang agak lepas tangan dimaksudkan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang benar tentang kesetaraan, toleransi dan keadilan, sementara Negara mempertahankan sikap netral dan tidak mengakui perbedaan agama di antara warga negara.[fq/anadolu]