GAZA – Otoritas Palestina harus mencabut sanksi yang telah dijatuhkan di Jalur Gaza untuk memberikan posisi yang setara di daerah wilayah kantong itu dalam pemilu yang akan datang, kata seorang pejabat senior Hamas hari ini.
Berbicara pada konferensi pers, anggota biro politik Hamas, Khalil Al-Hayya, meminta PA untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan di Jalur Gaza pada tahun 2017, termasuk penangguhan gaji ribuan mantan pegawai negeri dan tunjangan keluarga orang Palestina terluka atau terbunuh selama serangan Israel.
PA telah mengambil langkah-langkah tertentu dalam upaya untuk memaksa Hamas melepaskan kendali atas Jalur Gaza. “Sudah waktunya untuk mencabut sanksi yang diberlakukan di Jalur Gaza,” kata Al-Hayya. “Ini tuntutan yang populer. Sudah waktunya untuk mengakhiri sanksi. Kami meminta saudara-saudara kita di Otoritas Palestina dan Fatah untuk mengakhiri sanksi.”
Pejabat itu kemudian menyerukan konsensus dengan alasan yang masuk akal antara partai-partai politik, “dan kita harus mulai dari dasar politik dalam mendefinisikan musuh dan bagaimana menghadapinya. Jika kita setuju pada level minimum program politik, itu akan membuka pintu lebar-lebar untuk konsensus yang lebih besar, dan dasar harus siap untuk pembentukan daftar dan untuk fraksi-fraksi mengikuti pemilihan umum.”
Dia menjelaskan, Hamas sedang mengerjakan sejumlah skenario, dan bentuk keikutsertaannya dalam pemilu mendatang bergantung pada apa yang disepakati dalam perundingan Kairo yang akan digelar pekan depan.
Dia juga memperingatkan Israel agar tidak “merusak” pemilu dengan melarang atau menangkap kandidat. “Orang-orang kami tidak bisa ikut memilih saat tangan mereka terikat,” Al-Hayya memperingatkan. “Israel seharusnya tidak diizinkan untuk menentukan siapa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kami.”[fq/memo]
TemanAlQuran.com Hidup Mulia Bersama Quran